Jika Anda masuk ruang sidang MPR hari itu tanpa tahu agenda, Anda mungkin mengira sedang menghadiri peluncuran IPO raksasa. Jas-jas licin, dasi berkilau, dan peci yang tak sekadar pelengkap seragam—semuanya berdiri tegak di bawah lampu yang terang, tapi menyisakan bayangan panjang di sudut-sudut kursi kekuasaan.
Tidak ada baju adat. Tidak ada kostum panggung. Presiden Prabowo memilih busana formal minimalis—hitam, putih, dan segaris biru muda. Seperti pesan visual: ini bukan pesta, ini rapat kerja. Dan “rapat kerja” itu dimulai dengan angka yang bikin kening berkerut: Rp 300 triliun. Uang yang katanya berhasil diselamatkan dari bocoran birokrasi dan diubah menjadi sesuatu yang, dalam kata beliau, “lebih produktif”. Bayangkan saja, dari anggaran perjalanan dinas bisa muncul pupuk untuk sawah atau gaji guru di ujung kampung.
Pidato itu tidak berjalan lurus seperti buku sejarah. Kadang meloncat ke 4 juta ton cadangan beras nasional—angka yang terdengar seperti stok darurat untuk tiga generasi. Lalu ke lahan sawit 3,1 juta hektare yang kembali ke negara, seperti petani yang akhirnya pulang membawa sertifikat tanahnya sendiri. Lalu ke 1.063 tambang ilegal yang ditutup, dengan kerugian negara yang nilainya bisa membangun jalan tol dari Sabang sampai Sorong… dua kali.
Di tengah parade data itu, Prabowo mengangkat satu ironi: negeri penghasil sawit terbesar dunia pernah kekurangan minyak goreng. Ia memberi label serakahnomics—istilah yang bisa masuk kamus jika suatu hari para ekonom mau mengakui bahwa nafsu menimbun lebih kuat dari hukum pasar.
Di balik humor tipisnya, ada cetak biru kebijakan yang dibacakan singkat: pembatasan izin milling beras untuk BUMN/BUMD atau perusahaan yang benar-benar berpihak pada rakyat; sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk menutup celah bantuan salah alamat; dan Sekolah Rakyat yang datang dengan paket lengkap, dari meja belajar sampai komputer.
Sorotan kamera menangkap momen mantan Presiden Jokowi memberi dua jempol. Mungkin itu simbol restu, mungkin hanya refleks, atau mungkin, seperti banyak hal di politik, punya arti ganda. Puan Maharani ikut menyumbang pujian—soal tambang Raja Ampat, tapal batas, dan harga gabah. Tapi di luar ruangan, rakyat masih menghitung PR negara yang panjangnya seperti antrean BBM di musim paceklik.
Pidato itu berakhir tanpa teriakan dramatis atau janji meledak-ledak. Hanya rangkaian kalimat yang, jika dibaca pelan, terdengar seperti undangan: “Mari ikut, atau setidaknya jangan halangi.” Sisanya? Kita tunggu apakah angka-angka itu tetap hidup di laporan keuangan negara, atau hanya jadi ornamen pidato kenegaraan yang manis di telinga, tapi menguap sebelum musim hujan datang.